JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tegas dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil sebagai sanksi atas kelalaian dalam mencegah dan menangani karhutla di areal konsesi mereka.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2026), menyatakan bahwa dari 11 perusahaan tersebut, beberapa di antaranya dimiliki oleh investor asing. “Kalau dilihat dari Beneficiary Ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya,” ujar AHY.
Selain itu, terdapat pula perusahaan-perusahaan dari dalam negeri yang kepemilikannya belum dapat diungkapkan kepada publik saat ini. AHY menambahkan bahwa 11 perusahaan tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa klaster berdasarkan tingkat keterlibatan dan status perizinan mereka.
Berikut adalah daftar 11 perusahaan yang HGU-nya dicabut oleh pemerintah terkait karhutla:
- PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pencabutan HGU dikategorikan dalam tiga klaster. Klaster pertama mencakup perusahaan yang izin HGU-nya dicabut seluruhnya, seperti PT NMIB dengan luas 4.000 hektar, karena terbukti menyebabkan kebakaran lebih dari 50 persen dari luas konsesinya. Faktor lain yang memberatkan adalah kejadian kebakaran yang berulang serta minimnya sarana dan prasarana antisipasi dan mitigasi kebakaran.
Klaster kedua meliputi perusahaan yang masa HGU-nya telah berakhir sejak tahun 2020 dan dipastikan akan diambil alih oleh negara, salah satunya adalah PT SPT BSLT seluas 2.300 hektar. Klaster ketiga adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun HGU-nya belum terbit. Dalam klaster ini termasuk PT ANI seluas 5.244 hektar, PT BOS seluas 4.750 hektar, PT AIR seluas 5.134 hektar, dan PT SAE seluas 1.510 hektar.
Kementerian ATR/BPN juga sedang melakukan pendalaman terhadap tiga perusahaan lainnya yang berpotensi dicabut HGU-nya. “Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas AHY.
Komentar