Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, angkat bicara mengenai penyitaan uang senilai Rp 2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi digitalisasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Bobby menyatakan kesedihan atas pemberitaan yang beredar.
“Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar,” kata Bobby dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (6/11/2026).
Bobby tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail kasus tersebut. Ia justru memohon dukungan dari masyarakat, khususnya pelanggan KAI, agar perjalanan kereta api senantiasa berjalan dengan lancar dan aman. “Saya memohon doa dan dukungan pelanggan KAI serta seluruh masyarakat agar perjalanan kereta api senantiasa selamat, aman, dan lancar. Mari kita sambut libur Nataru dengan perjalanan kereta api yang semakin baik,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi asal-usul uang Rp 2 miliar yang dikembalikan oleh Bobby Rasyidin. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa uang tersebut diduga diterima Bobby dari salah satu tersangka dalam kasus digitalisasi SPBU.
“Uang yang diserahkan oleh saudara BR diduga dari salah satu tersangka perkara ini,” terang Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Budi menambahkan bahwa Bobby mengembalikan uang tersebut kepada penyidik setelah mengetahui bahwa pihak yang memberikannya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Budi, Bobby tidak mengetahui jika uang itu terindikasi terlibat dalam perkara korupsi sebelumnya.
“Saudara BR ini secara kooperatif kemudian mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut begitu mengetahui bahwa uang ini ada dugaan dengan perkara. Sehingga oleh penyidik kemudian dilakukan penyitaan,” jelas Budi.
Proses penyitaan uang tersebut, lanjut Budi, telah dilakukan sejak Agustus 2025, bukan dalam waktu dekat ini. Ia mengklarifikasi bahwa uang tersebut diterima Bobby sebelum ia menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI.
“Penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi kami luruskan, penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tapi penyitaan sudah dilakukan di tahun lalu,” ungkap Budi.
Dalam kasus digitalisasi SPBU ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya terdiri dari dua mantan petinggi di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan seorang dari pihak swasta. Ketiga tersangka tersebut telah ditahan oleh KPK sejak awal Agustus 2026.
Komentar