JAKARTA – Anggota DPR RI, Anwar Sadad, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 9 November 2026. Pemanggilan ini terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2019-2022. Selain Anwar Sadad, KPK juga memanggil seorang pihak swasta bernama Bagus Wahyudyono (BGS), namun keduanya tidak hadir.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Anwar Sadad mengkonfirmasi ketidakhadirannya karena memiliki agenda kegiatan reses yang sudah terjadwal. Sementara itu, Bagus Wahyudyono tidak dapat hadir karena alasan kesehatan. “Saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
KPK memandang kasus hibah pokmas ini memiliki potensi tindak pidana korupsi. “Paralel dengan itu, KPK juga memandang bahwa hibah pokmas itu juga menjadi salah satu area yang rawan terjadinya potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Budi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan total 21 tersangka. Hingga kini, baru tujuh tersangka yang telah ditahan. Sementara itu, penyidikan terhadap satu tersangka, yaitu mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi (KUS), dihentikan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
Sebelumnya, pada Rabu, 22 Juli 2026, KPK melakukan penahanan terhadap tiga tersangka yang berperan sebagai pihak pemberi dana. Ketiga tersangka tersebut adalah Achmad Yahya M. (AY), M. Fathullah (MF), dan Ra. Wahid Ruslan (RWR), yang semuanya berstatus pihak swasta. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK, terhitung sejak 22 Juli hingga 10 Agustus 2026.
Ketiga tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sebelumnya lagi, KPK juga telah menahan empat tersangka lainnya yang juga berperan sebagai pihak pemberi. Mereka adalah Hasanuddin (HAS) selaku anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 atau pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jodi Pradana Putra (JPP) selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Sukar (SUK) selaku mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, dan Wawan Kristiawan (WK) selaku pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung.
Secara keseluruhan, penetapan 21 tersangka dalam pengurusan dana hibah APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022 ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Dari 21 tersangka tersebut, empat orang merupakan pihak penerima (penyelenggara negara), sementara 17 orang lainnya adalah pihak pemberi (15 dari pihak swasta dan 2 penyelenggara negara).
Berikut rincian daftar tersangka:
- Pemberi Suap:
- Penerima Suap:
Komentar