JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI telah menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kesepakatan ini membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa timus dan timsin telah berhasil menyelesaikan tugas mereka dalam merumuskan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. Proses ini juga melibatkan para ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk memastikan kualitas rumusan.
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” ujar Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, Soedeson memaparkan bahwa timus dan timsin juga telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, hingga bagian penjelasan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya pertentangan atau perbedaan penafsiran antar-pasal dalam RUU.
“Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” imbuhnya.
Nomenklatur RUU tersebut juga telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
“RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan,” ungkap Soedeson.
Laporan hasil kerja timus dan timsin tersebut kemudian diserahkan kepada panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama. Ketua Panja, Habiburokhman, meminta persetujuan dari seluruh anggota panja terkait laporan tersebut, yang disambut dengan persetujuan dari anggota rapat.
“Pimpinan menerima pendapat dari anggota panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?” tanya Habiburokhman.
“Setuju,” jawab anggota rapat.
Habiburokhman mengumumkan bahwa agenda selanjutnya adalah rapat kerja (raker) untuk pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Rapat tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu (18/11) pukul 13.00 WIB siang ini.
“Selanjutnya akan dilanjutkan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat kedua, tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 siang ini,” pungkasnya.
Komentar