News
UU Perampasan Aset Disahkan, Aset “Travel Bodong” Terancam Disita untuk Korban
DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset yang memungkinkan penyitaan aset pelaku kejahatan, termasuk biro perjalanan bodong, untuk mengembalikan kerugian korban.
DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset yang memungkinkan penyitaan aset pelaku kejahatan, termasuk biro perjalanan bodong, untuk mengembalikan kerugian korban.
DPR RI mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengelola aset hasil perampasan secara efektif.
Panja Komisi III DPR menyetujui laporan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU Perampasan Aset. Pembahasan tingkat pertama dijadwalkan siang ini.