RUU Perampasan Aset Akan Bentuk Badan Independen di Bawah Presiden

DPR RI mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengelola aset hasil perampasan secara efektif.

RUU Perampasan Aset Akan Bentuk Badan Independen di Bawah Presiden
Pemerintah dan DPR bahas DIM RUU Perampasan Aset, Kamis (5/11/2026). Foto: (Adrial/detikcom)

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengatur pembentukan sebuah badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan. Badan ini diposisikan sebagai lembaga independen yang akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa pembentukan badan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset rampasan berjalan lebih efektif. “Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR,” ujar Tandra kepada wartawan pada Kamis (18/11/2026).

Tandra menambahkan bahwa usulan awal dari pemerintah adalah membentuk sebuah dewan. Namun, DPR RI menghendaki pembentukan badan agar memiliki otoritas yang lebih kuat dalam menjalankan fungsinya. “Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” jelas legislator dari Partai Golkar ini.

Badan Pengelola Aset Rampasan ini dirancang agar tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak mana pun. “Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, ya menyimpan, merawat, ya, menjual. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari apa ya, intervensi macam-macam,” imbuh Tandra.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menekankan pentingnya lembaga tersendiri untuk mengelola aset sitaan. “Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Rudianto, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *