Menteri Pertahanan Usulkan Revisi UU Pertahanan Usia 24 Tahun

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pertahanan yang dinilai sudah ketinggalan zaman.

Menteri Pertahanan Usulkan Revisi UU Pertahanan Usia 24 Tahun
Foto: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR RI, Kamis (19/11/2026). (Alfons/detikcom)

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas rencana konsultasi dan penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan.

Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah berusia 24 tahun dan belum pernah mengalami evaluasi menyeluruh. Ia membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang sudah direvisi.

“Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 24 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” ujar Sjafrie usai pertemuan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Sjafrie, beberapa aspek perkembangan pertahanan saat ini tidak lagi relevan dengan undang-undang yang berlaku. Ia mencontohkan strategi pertahanan defensif aktif yang belum tercantum secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

“Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif, yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain,” jelasnya.

Strategi pertahanan defensif aktif ini bertujuan untuk menjaga wilayah teritorial negara dan kepentingan nasional. Sjafrie berharap hal ini dapat diformulasikan dalam rencana revisi undang-undang.

Selain berdiskusi dengan Dasco, Sjafrie juga telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Ia menyebutkan ada rencana revisi UU Pertahanan pada tahun mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie juga mendiskusikan intensitas kegiatan pertahanan yang mendapat pengawasan DPR, termasuk perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Ia menjelaskan bahwa penempatan satu batalyon di setiap kabupaten, yang akan berjumlah 514 batalyon untuk 514 kabupaten, merupakan amanat konstitusi dan kepentingan nasional.

“Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional. Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta,” tutur dia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *