UU Perampasan Aset Disahkan: Korupsi, Judi Online, hingga Investasi Bodong Masuk Daftar

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Ketahui daftar lengkap tindak pidana mulai dari korupsi, judi online, hingga penipuan investasi yang asetnya bisa disita.

UU Perampasan Aset Disahkan: Korupsi, Judi Online, hingga Investasi Bodong Masuk Daftar
Ilustrasi korupsi (Foto: Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan ini membuka jalan bagi penyitaan aset pelaku kejahatan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa UU ini tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai tindak pidana lain yang dianggap sangat merugikan masyarakat. “Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aset hasil dari aktivitas judi online juga dapat disita berdasarkan UU Perampasan Aset. “Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” tegasnya.

Dalam UU Perampasan Aset, Pasal 4 menguraikan jenis-jenis tindak pidana yang aset pelakunya dapat dirampas. Perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati, dengan tata cara pelaksanaan yang mengacu pada undang-undang terkait tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain tindak pidana korupsi, Pasal 4 ayat (3) merinci tindak pidana lain yang asetnya juga dapat dirampas, meliputi:

  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan manusia.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Meskipun telah disahkan, UU Perampasan Aset ini tidak langsung berlaku efektif. Pemberlakuan undang-undang ini dimulai 12 bulan setelah tanggal pengundangan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset.

Penting untuk dicatat bahwa UU ini tidak berlaku surut. Penerapannya hanya akan dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut resmi diberlakukan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *