Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat peranannya dalam pengendalian tembakau. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penyelarasan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif. Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara maksimal di setiap daerah.
“Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah,” ujar Bima Arya saat menghadiri Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Bima Arya menjelaskan bahwa Pemda perlu memahami perkembangan strategi industri tembakau di lapangan. Pemasaran produk tembakau kini tidak hanya melalui penjualan langsung di toko, gerai ritel, dan kafe, melainkan juga melalui pendekatan gaya hidup, termasuk keterlibatan dalam kegiatan olahraga. Hal ini menuntut Pemda untuk lebih cermat mengidentifikasi berbagai bentuk promosi yang berpotensi memengaruhi masyarakat.
Dari sisi regulasi, Bima menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas memastikan produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota selaras dengan ketentuan nasional. Keselarasan ini krusial agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara konsisten, termasuk dalam membatasi iklan dan promosi produk tembakau di tempat penjualan. Ia juga mengingatkan potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan regulasi daerah.
“Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya,” tegasnya.
Selain penyelarasan regulasi, Bima menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, keberadaan peraturan saja tidak cukup apabila tidak disertai implementasi dan tindakan nyata di lapangan. Oleh karena itu, kepala daerah perlu memastikan ketentuan KTR dijalankan secara konsisten.
“Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan,” katanya.
Bima turut mengapresiasi daerah yang telah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan pelaksanaan kebijakan KTR. Satuan tugas yang melibatkan perangkat daerah, kepolisian, dan unsur penegak hukum lainnya dinilai dapat memperkuat penindakan terhadap pelanggaran. Praktik ini diharapkan dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Bima mengapresiasi inisiatif Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) dalam mendukung penguatan upaya pengendalian tembakau. Menurutnya, kerja sama berbagai pihak perlu terus diperluas, termasuk melalui penguatan pusat pemantauan untuk mengidentifikasi perkembangan situasi dan potensi intervensi industri terhadap kebijakan pengendalian tembakau.
“Mari kita perkuat dan tingkatkan kolaborasi serta kerja sama,” pungkasnya.
Komentar