MEDAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera untuk memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat dalam statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci pada Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (12/11/2026). Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengangkat tema ‘Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat’.
Bima menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Pemda perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif, merata, dan memberikan manfaat hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
“Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, itu poinnya. Ingat Bapak-Ibu sekalian, ini ada kata inklusif, artinya, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menetes ke bawah, tanpa melakukan pemerataan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pencapaian target tersebut memerlukan keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda juga dituntut memiliki visi pembangunan jangka panjang agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada capaian sesaat.
Bima turut mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Pemda perlu segera menyiapkan generasi produktif, khususnya generasi Z dan milenial, agar mampu menjadi penggerak ekonomi di masa depan.
“Kalau gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, dinas terkait enggak fokus menyiapkan usia produktif ini, maka lewat ini barang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemda untuk mengembangkan sektor green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau dinilai memiliki potensi besar sekaligus relevan dengan kebutuhan generasi muda.
Di sisi lain, Bima mengingatkan bahwa belanja pemerintah bukanlah satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi. Pemda harus mampu membangun ekosistem yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, industri kreatif, hingga penguatan rantai produksi dan distribusi.
Ia mencontohkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang semestinya tidak hanya berorientasi pada jumlah pengunjung. Pemda perlu menghitung dampaknya terhadap tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta penggunaan produk dan jasa dari daerah setempat.
Selain itu, Bima meminta kepala daerah memanfaatkan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Data tersebut perlu dipahami secara komprehensif agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang turut hadir dalam forum tersebut, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi dari capaian seluruh daerah.
“Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten [dan] kota,” jelasnya.
Oleh karena itu, Sonny menekankan bahwa daerah perlu memahami potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing.
“Kalau kita ingin membangun ekonomi kita secara kuat dan berkelanjutan dengan pertumbuhan yang tinggi, maka kita harus mendorong membangun ekosistem,” terangnya.
Forum tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumatera atau yang mewakili, serta pejabat terkait lainnya.
Komentar