Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti krusialnya kemampuan kepala daerah dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menegaskan bahwa hubungan yang solid antarpimpinan daerah merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan memperkuat konsolidasi pemerintahan di suatu wilayah.
Pernyataan ini disampaikan Bima Arya saat memberikan sambutan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam gelaran tersebut, aspek kepemimpinan kepala daerah dalam membangun sinergi dengan Forkopimda menjadi salah satu kategori penilaian penting.
Menurut Bima Arya, membangun hubungan yang harmonis dengan Forkopimda membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepala daerah harus proaktif menjalin komunikasi dengan berbagai elemen strategis, termasuk kepolisian, TNI, kejaksaan, DPRD, hingga tokoh masyarakat setempat.
“Ada strategi-strategi formal, kelembagaan, pertemuan resmi, ada juga strategi untuk membangun kedekatan secara informal,” ujar Bima Arya dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/11/2026).
Bima Arya membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor sebagai ilustrasi nyata pentingnya sinergi ini. Ia mengenang dukungan penuh dari Kapolres Bogor kala itu dalam upaya penertiban aksi premanisme di pasar. Koordinasi yang efektif antar pimpinan daerah, menurutnya, memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Bima Arya mengingatkan agar jalinan hubungan antara kepala daerah dan Forkopimda didasarkan pada profesionalitas dan bukan kepentingan transaksional. Hubungan ini seharusnya menjadi ruang untuk saling mendukung sekaligus memberikan pengingat konstruktif.
“Karena itu kami titip kepada para kepala daerah untuk terus membangun hubungan sinergi yang sangat baik dengan Forkopimda, tolong-menolong dalam kebaikan dan tentu saling mengingatkan,” pungkasnya.
Bima Arya meyakini bahwa sinergi yang terjalin dengan baik akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban umum dan menindak berbagai persoalan daerah, seperti pungutan liar serta gangguan ketertiban yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Komentar