Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan terhadap pengembangan dan evaluasi Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (Smart KKI). Langkah ini diambil untuk meminimalkan potensi kendala teknis di lapangan dan memastikan inovasi digital ini dapat berjalan optimal.
Dedie A. Rachim menyatakan bahwa Smart KKI merupakan salah satu terobosan Kota Bogor dalam upaya mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ia berharap sistem ini dapat direalisasikan sepenuhnya dan menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain di Indonesia.
“Smart KKI menjadi salah satu inovasi Kota Bogor dan kalau ini bisa terlaksana pasti akan banyak orang untuk belajar ke Kota Bogor,” ujar Dedie dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Sistem Smart KKI secara resmi diluncurkan oleh Dedie dalam sebuah pertemuan dengan seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran kewilayahan yang diadakan di Swiss-Belhotel, Jalan Salak, Kota Bogor, pada Senin (2/11). Peluncuran ini bersamaan dengan agenda evaluasi progres realisasi keuangan daerah, persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, serta penyerapan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Dedie A. Rachim juga memberikan arahan penting mengenai efisiensi anggaran. Ia menyoroti sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun sebagai periode krusial, oleh karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah untuk bersikap realistis dalam menjalankan program dan kegiatan.
Dedie mengimbau agar kegiatan yang dinilai tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu singkat, terutama yang belum memasuki proses lelang, sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda. Tujuannya adalah agar realisasi anggaran tetap dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan.
“Kita harus bisa melaksanakan efisiensi. Bersama-sama berusaha agar apa yang menjadi harapan kita, yaitu mencapai sesuai dengan target APBD perubahan. Saya meminta semua, para pimpinan perangkat daerah dan yang lainnya betul-betul menyikapi ini semua sebagai sebuah langkah auto action yang harus disadari semua,” tutur Dedie.
Selain mendorong efisiensi, Dedie juga meminta adanya optimalisasi belanja modal. Proyek-proyek strategis daerah yang telah melewati proses lelang diharapkan dapat berjalan maksimal sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Pertemuan di Swiss-Belhotel tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Bogor untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai target. Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengonfirmasi bahwa landasan hukum yang diperlukan untuk pergerakan anggaran kini telah siap.
APBD Perubahan Tahun 2026 kini telah resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2026. Penetapan ini memberikan lampu hijau bagi pemerintah kota untuk menuntaskan berbagai target pembangunan di sisa tahun anggaran ini.
Komentar