Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyerukan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk senantiasa menjaga integritas demi kelancaran dan kualitas pelayanan publik. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi.
Pesan tersebut disampaikan Denny saat memantau penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 yang dilaksanakan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor. Ia menekankan bahwa pakta tersebut bukan sekadar formalitas tanda tangan, melainkan harus menjadi panduan utama dalam setiap aspek pekerjaan.
“Pakta Integritas ini harus menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bukan sebatas ditandatangani, tetapi harus tercermin dalam perilaku, pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan, hingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Denny Mulyadi menjelaskan bahwa reformasi birokrasi yang sedang dijalankan memiliki tiga tujuan utama: menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kapabilitas birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang prima. Namun, ia mengingatkan bahwa struktur birokrasi yang kokoh tidak akan efektif tanpa didukung oleh karakter individu yang kuat.
Lebih lanjut, Denny menggarisbawahi peran penting pembangunan Zona Integritas sebagai benteng institusi dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia juga mendorong seluruh pegawai untuk menginternalisasi dan menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam setiap aktivitas kerja mereka.
“Saya meminta seluruh pegawai untuk benar-benar meresapi nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai napas dalam bekerja,” tutup Denny, menegaskan komitmen Pemkot Bogor terhadap peningkatan kualitas pelayanan melalui integritas ASN.
Komentar