Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menyiapkan langkah penanganan darurat menyusul banjir susulan yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Fokus utama penanganan diarahkan pada Desa Dayah Husein, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi langsung di lapangan serta koordinasi erat dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Untuk mempercepat penanganan, Kementerian PU mengusulkan dua prioritas utama selama masa tanggap darurat. Pertama adalah normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan Krib di Sungai Krueng Meureudu. Kedua adalah pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu sungai yang sama.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam memperkuat upaya penanganan bencana hidrometeorologi. “Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang pernah bencana,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026). Upaya ini mencakup langkah tanggap darurat hingga penyiapan penanganan permanen untuk mencegah banjir berulang.
Pelaksanaan penanganan darurat ini akan melibatkan PT Brantas Abipraya (Persero). Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada kesiapan, kedekatan lokasi, serta rekam jejak pengalaman dalam pekerjaan serupa.
Pekerjaan normalisasi sungai dijadwalkan mulai pada 12 November 2026, mengerahkan sedikitnya 10 unit excavator. Langkah ini bertujuan mempercepat penanganan sedimentasi dan meningkatkan kapasitas aliran Sungai Krueng Meureudu, yang krusial untuk menekan risiko luapan air ke kawasan permukiman.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menjelaskan bahwa koordinasi di lapangan telah terjalin baik dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya. “Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” ujar Asyari.
Penanganan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air dan pengurangan risiko bencana banjir di Pidie Jaya, yang berlangsung hingga 31 Desember 2026. Kementerian PU berkomitmen menjaga koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan demi penanganan yang cepat, tepat, dan terukur untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir susulan.
Komentar