Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di wilayah Sumatera yang telah berlangsung hampir satu tahun. Ia mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut bertujuan untuk melaporkan progres penanganan bencana selama satu tahun terakhir, serta langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula program pemulihan untuk tahun 2027, termasuk kebutuhan anggarannya. Tito melaporkan perkembangan pemulihan yang telah dilakukan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup 53 kabupaten/kota. Pemulihan difokuskan pada berbagai sektor krusial, mulai dari infrastruktur konektivitas, fasilitas pendidikan dan kesehatan, sarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, upaya pemulihan juga meliputi normalisasi sungai, pembersihan material bencana seperti lumpur dan kayu, pemulihan sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Tito mengakui bahwa luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan. Hujan yang terus berlanjut juga menyebabkan banjir dan longsor susulan, menghambat upaya perbaikan. Meskipun berbagai langkah telah diambil, beberapa wilayah masih memerlukan penanganan lanjutan, terutama perbaikan permanen pada sungai dan jalan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tahun 2028.
“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ujar Tito.
Pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak. Dukungan ini mencakup Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, dan tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana.
Namun, Tito menyoroti variasi realisasi pemanfaatan anggaran di antardaerah. Ia mencatat bahwa realisasi di Sumatera Barat mencapai 54 persen, sementara beberapa daerah lain baru mencapai 5 persen. “Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” tegasnya.
Mendagri menyatakan keprihatinan terhadap daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen, mengingat tambahan TKD tersebut secara khusus dialokasikan untuk penanganan bencana dan mitigasi di wilayah berpotensi bencana. Anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, dan pembersihan sungai. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
Komentar