Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penanganan dampak banjir di Provinsi Aceh melalui normalisasi sungai, perbaikan tanggul, dan penguatan tebing. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko banjir susulan dan melindungi permukiman warga.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi, baik melalui tanggap darurat maupun penanganan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang. “Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan, khususnya di beberapa wilayah yang pernah mengalami bencana,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Hingga 8 November 2026, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I fokus pada penanganan di Kabupaten Nagan Raya, Pidie Jaya, dan Gayo Lues. Pekerjaan difokuskan pada lokasi terdampak banjir yang mengalami pengikisan tebing maupun tanggul sungai.
Kepala BWS Sumatera I Asyari menambahkan, sesuai arahan Menteri PUPR dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, seluruh jajaran BWS Sumatera I harus siaga dan merespons cepat setiap kejadian banjir dan tanah longsor di seluruh kabupaten/kota di Aceh dengan mengerahkan alat berat dan bahan banjiran. “Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung upaya penanganan darurat serta melakukan percepatan penanggulangan permanen, baik di hulu, tengah, maupun hilir sungai, untuk memastikan keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.
Kementerian PUPR Lanjutkan Normalisasi Sungai Krueng Seunagan
Di Kabupaten Nagan Raya, Kementerian PUPR melalui BWS Sumatera I melanjutkan normalisasi Sungai Krueng Seunagan di Desa Krueng Cut, Kecamatan Beutong. Normalisasi yang berlangsung sejak 2 hingga 8 November 2026 ini bertujuan meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi potensi luapan air ke permukiman.
Sementara itu, penanganan di Kabupaten Pidie Jaya difokuskan pada kawasan Sungai Krueng Meureudu, khususnya Desa Dayah Husen, Kecamatan Meurah Dua. Selain normalisasi, dilakukan pula penguatan perlindungan tebing sungai dengan pemasangan geobag untuk mengantisipasi pengikisan dan menjaga kestabilan tebing.
Pekerjaan di Desa Dayah Husen telah berlangsung sejak 3 November 2026 dengan dukungan dua unit ekskavator yang masih dikerahkan hingga 8 November 2026 untuk melanjutkan normalisasi di lokasi terdampak banjir.
Adapun di Kabupaten Gayo Lues, Kementerian PUPR melanjutkan normalisasi sungai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang. Penanganan ini untuk melindungi permukiman warga yang sebelumnya terdampak banjir akibat peningkatan debit sungai dan kerusakan tanggul.
“Pada 29–30 Oktober 2026, penanganan juga diarahkan pada perbaikan tanggul Sungai Pangur di Desa Badak. Selanjutnya, mulai 31 Oktober hingga 8 November 2026, satu unit ekskavator terus dikerahkan untuk melaksanakan normalisasi sungai di desa tersebut,” jelasnya.
Melalui penanganan di tiga kabupaten tersebut, Kementerian PUPR berupaya memastikan aliran sungai berfungsi lebih baik, memperkuat perlindungan permukiman, dan mengurangi risiko dampak banjir saat terjadi peningkatan debit air. “Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah rawan banjir,” tutupnya.
Komentar