JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan normalisasi sungai dan menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk melanjutkan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada tahun 2027. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir susulan dan memastikan pekerjaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat segera dimulai pada awal tahun.
Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas evaluasi satu tahun pemulihan pascabencana Sumatra di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Evaluasi ini mencakup kemajuan pemulihan layanan dasar, infrastruktur, hunian, serta penanganan bencana susulan yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa bencana pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa atau kelurahan. Lebih dari 2,1 juta warga terpaksa mengungsi, sementara kerusakan meluas pada lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
Di tengah upaya pemulihan, tercatat setidaknya 41 kejadian banjir susulan terjadi antara April hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan sejumlah jalan dan jembatan yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan, dan kawasan yang telah dibersihkan kembali tertutup lumpur.
“Oleh karena itu, Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai. Itu merupakan perintah paling utama,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Penanganan akan difokuskan pada 137 sungai yang terdampak, meliputi 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara, di mana tujuh di antaranya telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, dan 20 lainnya belum tertangani.
Percepatan normalisasi sungai akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana utama, didukung oleh pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Kegiatan penanganan mencakup pembersihan sedimentasi, penguatan tanggul, serta operasi modifikasi cuaca untuk meminimalkan potensi hujan ekstrem di area yang masih dalam tahap pemulihan.
Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk kembali menetapkan status tanggap darurat jika bencana susulan berdampak luas, sehingga kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi.
Untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun pada tahun 2027. Anggaran ini terdiri atas sekitar Rp33 triliun untuk kegiatan kementerian dan lembaga pada tahun mendatang, serta sekitar Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum terealisasi dan direncanakan untuk dilanjutkan ke tahun berikutnya.
Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan hunian. Selain itu, anggaran ini juga ditujukan untuk pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif masyarakat. Pemerintah mendorong percepatan persetujuan anggaran dan pelaksanaan lelang dini agar pekerjaan dapat dimulai pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari, pekerjaan sudah harus berjalan lagi,” ungkap Tito.
Percepatan pada 2027 akan melanjutkan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028, yang mencakup 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun. Pemerintah daerah juga diminta untuk memaksimalkan dukungan anggaran yang telah disalurkan agar dapat bekerja secara paralel dengan kementerian dan lembaga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Evaluasi satu tahun menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada layanan dasar dan konektivitas utama. Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi, sebanyak 4.823 dari total 4.922 sekolah telah menggunakan bangunan semula, dan seluruh jalan serta jembatan nasional di ketiga provinsi tersebut telah berfungsi 100 persen.
“Pembangunan hunian sementara juga mencapai 20.803 unit atau 99,84 persen, sedangkan pembangunan 57.027 hunian tetap terus dipercepat melalui skema di lokasi semula, mandiri, dan komunal,” tutupnya.
Komentar