Tim penasihat hukum terdakwa kasus pencemaran nama baik, Roy Suryo, secara resmi telah mengirimkan surat permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Surat tersebut berisi permintaan agar ijazah fisik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dapat diperiksa dan diuji ulang.
Permohonan ini disampaikan melalui surat yang diajukan sebagai bagian dari proses persidangan yang sedang berjalan. Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, menyatakan, “Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985.”
Dalam surat tersebut, kubu Roy Suryo juga meminta agar pengujian ulang ijazah Jokowi dilakukan dengan membandingkannya terhadap tiga ijazah pembanding yang telah terverifikasi. Surat permohonan ini turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Refly Harun merinci, “Surat ini kami ingin berikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan memang kami tembuskan juga surat ini ke beberapa pihak, ada di sini. Ya, kami tembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi III DPR, Jaksa Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung.” Ia menambahkan daftar tembusan tersebut mencakup Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tim Penuntut Umum perkara a quo, dan kliennya sendiri, KRMT Roy Suryo Notodiprojo. “Mohon bisa diterima, Yang Mulia,” ujar Refly.
Majelis hakim telah menerima surat permohonan tersebut, namun belum memberikan tanggapan atau keputusan resmi terkait permintaan pemeriksaan ulang ijazah. Sidang kasus Roy Suryo dijadwalkan akan dilanjutkan pada Rabu, 18 November, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Adam Bayu Aji, Rismon Sianipar, dan Dumatno Budi Utomo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri telah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Roy Suryo pada Kamis, 5 November. Roy Suryo didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden Jokowi. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Roy Suryo telah menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar mengenai ijazah Presiden.
Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar beberapa pasal hukum. Ia dijerat Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, ia juga didakwa subsider melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dakwaan lain yang menyertainya adalah Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Komentar