JAKARTA – Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Syarif Muhammad Fitriansyah, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, pengacara Roy Suryo mengajukan pertanyaan terkait penampilan fisik Jokowi.
Pengacara Roy Suryo menanyakan apakah Syarif pernah melihat Jokowi mengenakan kacamata minus selama menjabat sebagai ajudan. “Sepengetahuan saya tidak,” jawab Syarif saat ditanya oleh pengacara.
Selanjutnya, pengacara Roy Suryo menampilkan sebuah foto yang diduga merupakan Jokowi dengan kacamata dan kumis. Syarif kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat Jokowi berkumis. “Pernah nggak selama saudara 2016 ya, sampai 2026 sekarang ini, 10 tahun kan ya, Pak Jokowi punya kumis seperti itu? Saya nggak nyebut tebal atau tipis, tapi seperti itu, pernah nggak?” tanya pengacara Roy. Syarif menjawab, “Sepengetahuan saya tidak pernah.”
Menanggapi kesaksian Syarif, Roy Suryo menyatakan bahwa keterangan tersebut harus dicatat sebagai fakta persidangan. “Sebenarnya yang bersangkutan tidak berkaitan langsung, tapi saya menghargai kejujuran yang bersangkutan, dan itu sangat menguntungkan saya ketika yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tidak hadir langsung di semua acara, itu harus dicatat. Karena itu saksi fakta tuh harusnya hadir langsung ya, Yang Mulia,” ujar Roy Suryo.
Sementara itu, pengacara Roy Suryo lainnya, Refly Harun, meminta hakim untuk melakukan pengujian ulang terhadap ijazah S-1 Jokowi. Ia mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap tiga ijazah pembanding. “Permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985,” jelas Refly Harun.
Sebelumnya, Jokowi sendiri telah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut pada Kamis (5/11) dan menunjukkan ijazahnya. Namun, Roy Suryo tetap menolak kesaksian tersebut. Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi karena menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar mengenai ijazah Presiden. Akibat perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar berbagai pasal dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta penyesuaian pidana berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026.
Komentar