Jakarta – Sidang kasus dugaan fitnah ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kali ini, giliran ajudan Presiden ke-7 RI, AKBP Syarif Firmansyah, yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Roy Suryo. Jaksa penuntut umum juga turut menghadirkan Dian Sandi Utama, sosok yang mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial, sebagai saksi dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) tersebut.
Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati membuka persidangan dengan pertanyaan kepada saksi Syarif Firmansyah mengenai ada atau tidaknya hubungan dengan terdakwa. “Saudara sebelumnya kenal dengan terdakwa, Roy Suryo?” tanya hakim. Syarif Firmansyah dengan tegas menjawab bahwa ia tidak mengenal Roy Suryo.
Pertanyaan serupa juga dilontarkan kepada saksi Dian Sandi Utama. “Tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan begitu?” tanya hakim kepada Syarif. “Tidak ada, Yang Mulia,” jawab Syarif singkat. Dian Sandi pun menyatakan hal serupa, bahwa ia tidak mengenal Roy Suryo, dan hanya mengenalnya sebatas melihat di televisi.
Sebelum memberikan keterangan, kedua saksi menyatakan kesediaannya untuk diambil sumpah. Pemeriksaan terhadap Syarif Firmansyah dilakukan lebih dahulu, sementara Dian Sandi Utama diminta menunggu di luar ruang sidang. Kehadiran kedua saksi ini menambah daftar nama yang telah memberikan keterangan, termasuk Presiden Jokowi sendiri yang sebelumnya telah bersaksi pada Kamis (5/11).
Dalam kesaksiannya sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjukkan ijazahnya secara langsung. Namun, Roy Suryo kala itu menolak seluruh kesaksian yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Roy Suryo sendiri didakwa oleh jaksa melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi dengan menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar mengenai ijazah Presiden.
Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsider juga mencakup Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Selain itu, ia juga didakwa dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Komentar