Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dijadwalkan untuk menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto pada hari Kamis (12/11/2026). Agenda utama rapat yang akan dimulai pukul 08.30 WIB ini adalah membahas penegakan hukum terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang diterima, Komisi III DPR akan meminta penjelasan mendalam dari Kapolri mengenai langkah-langkah penegakan hukum yang telah dan akan diambil terkait tindakan penyadapan ilegal tersebut. Selain itu, Komisi III juga ingin mendapatkan keterangan mengenai aktivitas lain yang dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka dalam kasus ini.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya Komisi III DPR untuk mendalami lebih lanjut penanganan perkara penyadapan ilegal yang telah menyeret sejumlah tersangka. Kasus ini mencuat setelah seorang petugas melaporkan adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada tanggal 30 Oktober 2026.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, sebelumnya telah menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ini berlangsung dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Disebutkan bahwa sejumlah nomor telepon diduga telah dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya dan tidak terkait dengan kepentingan penegakan hukum.
Hingga kini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyadapan yang diduga telah dilakukan sejak tahun 2025 ini tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh politik lainnya.
Komentar