JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini dihadapkan pada dua pilihan berat menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA dari luar negeri miliknya tidak sah dan batal. Opsi yang tersedia bagi Gibran adalah mengundurkan diri dari jabatannya atau menghadapi proses pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Polemik mengenai status jabatan Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan untuk mendaftar sebagai Calon Wakil Presiden. Meskipun amar putusan MK menolak gugatan, pertimbangan MK memicu desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.
Desakan ini semakin menguat pasca MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan. Gugatan tersebut pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran dari luar negeri tidak sah dan batal demi hukum, serta MA menegaskan tidak ada bukti Gibran memiliki ijazah SMA dari luar negeri.
Opsi Mundur: Pernyataan Istana dan Gibran
Pada Selasa (10/11), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. “Benar, pagi hari ini tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menambahkan bahwa tidak benar jika Presiden Prabowo menolak niatan tersebut. “Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo disebut memberikan banyak saran. Gibran Rakabuming Raka sendiri memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran menyatakan tidak ingin polemik ini berlarut-larut. “Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres.
Gibran menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberinya masukan layaknya sosok ayah. “Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” katanya. Salah satu saran yang diberikan adalah agar Gibran tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD hingga S-1, serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA.
Namun, pernyataan ini dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan. Syahganda mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan tidak ada lagi celah untuk membuktikan keabsahan ijazah Gibran. Yusril menegaskan bahwa putusan MK dan MA sudah final dan mengikat. “Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). “Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuhnya.
Opsi Pemakzulan Bergulir di DPR
Di sisi lain, proses pemakzulan Gibran mulai bergulir di DPR. Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut telah diserahkan kepada Pimpinan DPR.
Penyerahan usulan dilakukan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Saan Mustopa menyatakan bahwa total ada 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP tersebut, yang jumlahnya sudah melebihi syarat minimal 25 orang yang diatur dalam undang-undang. “Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Pimpinan DPR menyatakan menghormati usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. “Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas Saan.
DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat tersebut pada Kamis (12/11). “Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal rapat paripurna itu besok akan kita lakukan. Jadi rapat paripurna biasa jam 10-an,” tuturnya.
Komentar