Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, memberikan klarifikasi mengenai isu yang beredar di media sosial terkait larangan anggota dewan untuk keluar Jakarta menjelang rapat paripurna. Rapat paripurna tersebut dijadwalkan akan membahas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saan menjelaskan bahwa kebijakan mengenai anggota DPR yang tidak diperbolehkan keluar Jakarta merupakan kewenangan masing-masing fraksi. Ia menambahkan bahwa saat ini DPR tengah memasuki masa sidang yang akan berlangsung hingga 17 Desember mendatang. Selama masa sidang, anggota DPR diharapkan untuk berada di Jakarta guna menjalankan berbagai tugas kedewanan.
“Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di, di Jakarta untuk bersidang dengan sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang,” ujar Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Saan Mustofa telah menyatakan bahwa usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencana rapat paripurna terdekat akan digelar pada hari Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB.
Ia menambahkan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan dari para anggota DPR tersebut melalui rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Menurut Saan, syarat untuk pengajuan HMP saat ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang jadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” kata Saan.
Usulan tersebut akan diproses terlebih dahulu dalam rapat pimpinan DPR RI, kemudian dibahas dalam rapat Bamus, sebelum akhirnya diteruskan ke rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat dijadwalkan pada Kamis besok.
Komentar