Jakarta – Kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia telah beredar. Jika hal ini benar terjadi, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait.
Ketua Umum Projo, Budi Arie, membenarkan adanya pengunduran diri tersebut pada Rabu (11/11/2026). “Pokoknya benar,” ujar Budi Arie.
Tahapan Penggantian Wakil Presiden
Berdasarkan UUD 1945, terdapat perbedaan tahapan jika seorang Wakil Presiden mengundurkan diri secara sukarela dibandingkan dengan pemberhentian melalui pemakzulan.
Apabila Gibran memutuskan untuk mundur, maka kursi Wakil Presiden akan mengalami kekosongan. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah kekosongan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Presiden kemudian memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 2 UU MD3.
Dalam sidang paripurna tersebut, MPR akan memilih satu di antara dua calon yang diajukan oleh Presiden. Sebelum pemilihan dilakukan, kedua calon Wakil Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan mereka di hadapan sidang paripurna MPR, sesuai dengan Pasal 46 ayat 3 dan 4 UU MD3.
Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Jika terjadi hasil suara yang sama banyak antara kedua calon, maka akan diadakan pemilihan ulang satu kali lagi. Apabila hasil pemilihan ulang masih sama, Presiden berhak memilih salah satu calon wakil presiden. Setelah terpilih, Wakil Presiden baru akan dilantik oleh MPR sesuai Pasal 47 ayat 1 UU MD3.
Prabowo Ajukan Dua Nama Pengganti
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, pernah menjelaskan mekanisme konstitusional terkait pengunduran diri Wakil Presiden. Ia menyatakan bahwa MPR akan secara resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Selanjutnya, MPR akan meminta Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran, lengkap dengan berkas-berkas persyaratan pencalonan. “Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
Yusril menambahkan bahwa MPR akan mengadakan pemilihan calon Wakil Presiden dalam kurun waktu 60 hari sejak menerima surat pengajuan dari Presiden. “MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” pungkasnya.
Komentar