JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan adanya penambahan pengajuan perlindungan saksi dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, total ada delapan orang yang telah mengajukan permohonan perlindungan.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, mengonfirmasi penambahan dua saksi dari jumlah sebelumnya yang tercatat enam orang. Dari kedelapan saksi tersebut, satu di antaranya secara spesifik meminta untuk dijadikan sebagai justice collaborator. “Ya satu di antaranya itulah, satu di antaranya itu (jadi justice collaborator),” jelasnya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Kepolisian RI telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada LPSK. Permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan oleh LPSK.
Ketua LPSK, Achmadi, menyatakan bahwa proses penelaahan permohonan perlindungan saksi ini telah berlangsung sejak 6 November 2026. LPSK secara aktif berkoordinasi dengan tim penyidik yang menangani perkara tersebut.
Achmadi menjelaskan bahwa penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor krusial, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Faktor-faktor tersebut meliputi pentingnya keterangan yang akan diberikan oleh saksi, tingkat ancaman yang mungkin dihadapi oleh saksi, serta situasi khusus yang dialami oleh saksi dan/atau korban. Hal ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut.
Lebih lanjut, LPSK akan mencermati seluruh aspek dari permohonan yang diajukan, termasuk tingkat ancaman yang nyata, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan spesifik yang paling dibutuhkan. LPSK juga menyatakan membuka peluang adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring dengan perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi dalam keterangan resminya pada Selasa (10/11).
Komentar