DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai langkah awal proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tahapan lanjutan dalam proses ini, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, adalah sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 120 anggota DPR secara resmi telah mengajukan usulan HMP untuk Gibran, yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPR. Penyerahan usulan ini dilakukan dalam sebuah rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Jumlah pengusul tersebut telah melampaui syarat minimal 25 orang sebagaimana diatur dalam undang-undang. DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan HMP ini pada hari ini, Kamis (12/11).
Apabila hak menyatakan pendapat disetujui, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus). Selanjutnya, DPR akan kembali mengadakan rapat paripurna untuk memutuskan laporan dari pansus tersebut.
Jika laporan pansus diterima dan menyatakan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres, maka DPR akan menyampaikan keputusan mengenai hak menyatakan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
Mekanisme Sidang di Mahkamah Konstitusi
Pasal 7B UUD 1945 menetapkan batas waktu maksimal 90 hari bagi MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Mekanisme persidangan ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang MK dan Peraturan MK.
Berdasarkan Pasal 80 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, DPR bertindak sebagai pemohon dalam perkara pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Wakil Presiden. UU MK mewajibkan DPR untuk menguraikan secara jelas dugaan pelanggaran hukum atau dugaan Wapres tidak lagi memenuhi syarat.
Berikut adalah mekanisme yang akan berjalan jika proses pemakzulan Gibran berlanjut hingga tahap pemeriksaan di MK, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden:
- DPR mengajukan permohonan ke MK.
- MK akan mengirimkan satu berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Wakil Presiden paling lambat 3 hari setelahnya.
- Penetapan hari sidang pertama oleh MK dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
- Wakil Presiden wajib membuat tanggapan tertulis dalam 12 rangkap, yang harus diterima oleh MK paling lambat 1 hari sebelum sidang pertama dimulai.
- Persidangan akan dilaksanakan oleh pleno hakim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh hakim MK.
- Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK dan bersifat terbuka untuk umum.
- Sidang terbagi dalam enam tahap:
- Alokasi waktu untuk setiap tahap sidang akan ditentukan oleh MK.
- Setelah sidang pembuktian dinyatakan cukup oleh MK, DPR dan Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir paling lama 14 hari setelah sidang tahap IV.
- Rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup oleh MK.
- RPH wajib diikuti oleh sekurang-kurangnya tujuh hakim MK.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pengambilan suara terbanyak.
- Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak, suara terakhir dari ketua RPH yang akan menentukan.
- Putusan MK terhadap pendapat DPR wajib diputus paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi.
- Putusan MK wajib disampaikan kepada DPR dan Wakil Presiden.
- Putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat.
- Jika Wakil Presiden mengundurkan diri selama proses pemeriksaan di MK, maka pemeriksaan akan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur.
Komentar