Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, menyatakan bahwa MPR merupakan tahapan final dalam proses hak menyatakan pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia menegaskan bahwa MPR belum menerima usulan tersebut dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Bolanya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir, di DPR ini, hak menyatakan pendapat itu kamarnya di ujung sana. Jadi nggak perlu komentar. Nanti kita tunggu bola itu,” ujar Bambang Pacul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Bambang Pacul menjelaskan bahwa saat ini proses HMP masih berada di ranah DPR. Meskipun demikian, komunikasi antara kedua lembaga legislatif tersebut tetap terjalin. Namun, pembahasan mengenai usulan HMP untuk Gibran belum masuk dalam agenda komunikasi tersebut.
“Komunikasi itu selalu ada. Kemarin juga habis rapat pimpinan. Pak Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri. Nah itu kan juga rapat juga kita,” tambahnya.
Ia kembali menekankan bahwa belum ada surat masuk terkait HMP yang diterima oleh MPR. Bambang Pacul menegaskan kembali posisi MPR sebagai ‘ruang terakhir’ dalam proses pemakzulan. “Ya belum ada lha. MPR itu kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” tuturnya.
Sebelumnya, Pimpinan DPR RI telah resmi menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR. Usulan tersebut dijadwalkan akan dibacakan dalam rapat paripurna mendatang.
Rapat penerimaan usulan tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan Mustopa menyampaikan bahwa total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang telah menandatangani usulan HMP tersebut. Jumlah ini berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Ia merinci perolehan tanda tangan dari tiap fraksi: “Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat.”
Komentar