Jakarta – Sebanyak 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan keikutsertaannya dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah ini merupakan bagian dari dinamika politik dan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dalam merespons berbagai persoalan ketatanegaraan yang sedang berkembang.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa Fraksi PAN memandang penggunaan hak-hak konstitusional DPR sebagai elemen penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan parlemen. Oleh karena itu, setiap langkah politik yang diambil harus selalu mengacu pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR,” ujar Putri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Putri Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya telah diatur secara resmi. Oleh sebab itu, seluruh prosesnya harus dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.
Menurutnya, lembaga DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan. Fraksi PAN harus memastikan bahwa setiap persoalan ketatanegaraan mendapatkan ruang pembahasan yang semestinya. Putri kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap aturan dan prosedur dalam proses tersebut.
“Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tambah Putri.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga agar dinamika politik yang berkembang saat ini tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Supremasi hukum dan penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan harus menjadi landasan utama dalam menyikapi persoalan nasional.
Putri melanjutkan, Fraksi PAN akan terus mencermati secara saksama perkembangan pembahasan usulan HMP dan berkomitmen untuk mengikuti proses kelembagaan yang sedang berlangsung di DPR RI. Diharapkan, setiap proses yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dan menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian kehidupan demokrasi serta konstitusi di Indonesia.
Komentar