Jakarta – Anggota DPR RI telah memenuhi syarat minimal untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa jumlah pengusul HMP sudah melebihi angka 25 orang, bahkan hampir mencapai mayoritas fraksi.
Khozin mengungkapkan, per data Selasa (10/11/2026), sudah ada lebih dari 50 anggota yang menyatakan ingin mengajukan HMP. Namun, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah syarat minimal 25 anggota yang telah terpenuhi. “Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya, hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu,” ujar Khozin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan bahwa pengajuan HMP ini didorong oleh panggilan hati nurani untuk segera menyelesaikan polemik ijazah Gibran. “Jadi kita ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus kita tuntaskan,” jelasnya.
Pengajuan usul Hak Menyampaikan Pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal 191 peraturan tersebut menjelaskan bahwa usul hak menyatakan pendapat harus diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR. Selain itu, pengusulan harus disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan usul, materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, atau materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Komentar