MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan hukum penggunaan rokok elektronik atau vape adalah haram. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Bendahara Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menyatakan bahwa usulan pelarangan vape melalui undang-undang perlu dikaji secara komprehensif.
Lola menekankan bahwa fatwa MUI tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, persoalan vape tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat berbahaya lainnya.
“Terkait usulan pelarangan vape melalui undang-undang, tentu hal ini perlu dikaji dan dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, hingga para pemangku kepentingan terkait,” ungkap Lola kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Prinsip utama dalam penyusunan kebijakan tersebut adalah memastikan negara hadir memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda dari potensi ketergantungan nikotin atau penyalahgunaan zat terlarang melalui vape.
Dari perspektif Komisi III DPR RI, Lola mengatakan pihaknya akan memberikan perhatian terhadap aspek penegakan hukum, terutama apabila vape disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. “Jangan sampai ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana,” tuturnya.
Namun, Lola menambahkan bahwa pembentukan undang-undang pelarangan vape secara menyeluruh memerlukan pembahasan lintas komisi dan koordinasi dengan pemerintah. Hal ini agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, memiliki landasan yang kuat, serta benar-benar berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Seluruh mata rantai peredaran, mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik serta penggunaannya, dinyatakan haram.
Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, dan diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11). Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial. “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini.
Komentar