Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan. Penetapan ini dilakukan untuk memitigasi potensi bencana yang mengancam sejumlah titik rawan di wilayah kota tersebut.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyatakan bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari upaya menetapkan status siaga darurat bencana. Langkah-langkah mitigasi awal akan dilaksanakan di setiap kelurahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelurahan dan kecamatan tangguh bencana. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan menanggulangi potensi bencana sejak dini.
Jenal menjelaskan bahwa apel kesiapsiagaan situasi hidrometeorologi ini dilaksanakan bersama Polresta Bogor Kota dan TNI di kantor BPBD Kota Bogor. Ia menyoroti beberapa wilayah yang masuk kategori rawan bencana, terutama longsor dan pohon tumbang, yang kerap terjadi di Kota Bogor.
“Ya, kalau Kota Bogor, seperti yang saya sampaikan bahwa sebagian besar bencana alam yang terjadi di Bogor itu banjir, longsor dan pohon tumbang,” kata Jenal.
Beberapa wilayah yang diidentifikasi rawan longsor meliputi Kebon Kalapa di Kecamatan Bogor Tengah, Batu Tulis di Bogor Selatan, dan Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat. Sementara itu, banjir lintasan sering terjadi akibat sistem drainase yang tidak terawat dan tersumbat. Selain itu, kondisi sejumlah pohon yang belum terdata secara menyeluruh dikhawatirkan dapat tumbang saat angin kencang.
“Tadi saya sampaikan dalam apel bahwa banjir lintasan yang terjadi di Bogor akibat mampet dan (air) tidak masuk ke drainase. Pohon-pohon yang tumbang akibat mungkin peng-KTP-anisasi ya yang belum maksimal, karena Bogor memiliki KTP usia pohon, yang itu dilakukan oleh dinas teknis,” jelas Jenal.
Jenal menekankan pentingnya sinergitas antarlembaga dalam upaya mitigasi bencana. Ia berharap kesiapsiagaan ini dapat mencegah terjadinya bencana. “Saya rasa ini sinergitas yang kita jalin hari ini, adalah bentuk langkah awal memitigasi agar justru kita harapkan bencana itu tidak terjadi. Maka kesiapsiagaan tidak bisa dilakukan oleh Damkar, BPBD, Satpol PP. Itu mitigasi awal dari lintas OPD sesuai dengan leading sektor masing-masing,” pungkasnya.
Komentar