Indonesia dan Norwegia telah menandatangani Memorandum of Political Agreement (MoPA) atau nota kesepahaman politik terkait jual beli karbon dalam pertemuan COP31 di Turki. Kesepakatan ini mencakup volume 12 juta ton CO2e, melanjutkan perjanjian sebelumnya yang dicapai pada COP30 di Belem, Brasil.
Penandatanganan dilakukan oleh PT PLN (Persero) bersama perusahaan Norwegia, Global Green Growth Institute (GGGI). Acara ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland.
Menteri Jumhur Hidayat menyatakan bahwa Norwegia adalah negara yang sangat peduli terhadap isu perubahan iklim dan menjadi pelopor dalam penanganan isu tersebut. Ia juga menyampaikan upaya Indonesia untuk menarik perhatian negara lain agar memberikan dukungan nyata kepada negara berkembang yang berkomitmen mengurangi emisi.
“Saya juga mengundang negara-negara lain agar bisa seperti Norwegia, memberikan dukungan nyata kepada negara berkembang yang ingin bersama-sama mengurangi emisi,” kata Jumhur.
Lebih lanjut, Jumhur mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 4.000 triliun untuk mencapai target penurunan emisi. Pasar karbon dianggap sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, yang tidak mungkin seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.
“Kalau kita hitung dana yang diperlukan, jumlahnya mencapai US$ 281 miliar. Artinya sekitar Rp 4.000 triliun. Nah, itu kan tidak mungkin seluruhnya ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH, Haryo Pambudi, menyebut perjanjian ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Meskipun Indonesia juga memiliki perjanjian serupa dengan Jepang dan Korea Selatan yang masih dalam tahap progres, kesepakatan dengan Norwegia ini menjadi dokumen kontrak pertama yang tercatat di bawah Sekretariat UNFCCC dengan volume terbesar.
Perjanjian dengan Norwegia ini menargetkan volume 12 juta ton CO2 ekuivalen hingga tahun 2038. Haryo menambahkan bahwa Indonesia berencana menetapkan harga karbon yang paten, dengan target berkisar antara USD20 hingga USD40 per ton CO2 ekuivalen berdasarkan hasil negosiasi awal dan perhitungan PLN.
“Berdasarkan hasil negosiasi awal dan berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan oleh PLN, kita akan memilih skema di mana range harga karbon nanti akan berkisar antara USD20 sampai 40 dolar per ton CO2 ekuivalen,” ujar Haryo.
Komentar