Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Indonesia telah merancang skema pembiayaan inovatif guna meningkatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Salah satu skema yang diperkenalkan adalah kredit keanekaragaman hayati atau biodiversity credits, yang membuka peluang bagi investasi swasta dalam upaya konservasi.
Skema ini dipresentasikan oleh Hashim dalam sesi tingkat tinggi bertajuk ‘Innovative Financing for National Park and Biodiversity Conservation’ di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada Senin (9/11/2026). Hashim menekankan bahwa Indonesia memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat bagi berbagai spesies langka.
Menurut Hashim, diperlukan pembiayaan jangka panjang yang melibatkan berbagai elemen strategis untuk memastikan kawasan alam Indonesia tetap terjaga bagi generasi mendatang. “Ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa besar pembiayaan yang berhasil dihimpun, tetapi juga seberapa luas alam yang dapat kita lindungi, berapa banyak spesies yang dapat kita selamatkan, dan berapa banyak masyarakat yang dapat kita berdayakan,” ujar Hashim.
Komitmen ini diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas ini bertugas memimpin penyusunan rencana pendanaan konservasi jangka panjang yang mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menambahkan bahwa perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dua krisis yang saling berkaitan. Jumhur menilai perlindungan ekosistem membutuhkan pembiayaan skala besar yang tidak dapat sepenuhnya diandalkan dari anggaran pemerintah. “Perlindungan ekosistem membutuhkan pembiayaan dalam skala yang jauh melampaui anggaran publik. Karena itu, kita perlu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pembiayaan inovatif dan aksi terpadu yang menghubungkan pengelolaan bentang alam, ketahanan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati,” kata Jumhur.
Sebagai landasan kebijakan, Indonesia mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025-2045, yang diselaraskan dengan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Pemerintah juga mengintegrasikan akuntansi modal alam atau natural capital accounting ke dalam perekonomian nasional untuk menjadikan keberlanjutan ekosistem sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi lintas sektor.
Selain itu, tata kelola yang transparan menjadi prinsip penting untuk membangun kepastian dan kepercayaan dalam setiap tahap implementasi, serta memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat yang berada di garis depan konservasi.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan komitmen Kementerian Kehutanan untuk memperkuat tata kelola taman nasional melalui arsitektur pendanaan yang kredibel, reformasi regulasi, dan fleksibilitas keuangan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah transformasi badan layanan umum (BLU) pada empat taman nasional, yaitu Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas, guna mendukung efektivitas pengelolaan di lapangan.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” tambah Rohmat. Melalui sinergi pembiayaan inovatif dan tata kelola yang kuat, Indonesia optimistis upaya konservasi dapat melestarikan ekosistem dan spesies, sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat bagi generasi mendatang.
Komentar