Antalya – Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi, menekankan urgensi kepemimpinan perempuan dalam mengatasi krisis iklim dan persoalan lingkungan. Ia berpendapat bahwa perempuan tidak hanya perlu dilibatkan, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk memimpin dan berkontribusi dalam penentuan kebijakan.
Pernyataan ini disampaikan Retno dalam forum Strategic Dialogue: Women Leaders for Climate and Environment yang diselenggarakan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, pada Senin (9/11/2026). Dalam forum tersebut, Retno juga menyoroti korelasi kuat antara peran perempuan, akses terhadap air bersih, dan dampak perubahan iklim.
Retno, yang juga mantan Menteri Luar Negeri, memaparkan data bahwa perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air. Situasi ini dinilai menghambat kesempatan mereka dalam menempuh pendidikan dan meningkatkan taraf perekonomian.
Lebih lanjut, Retno menjelaskan bahwa aktivitas pengambilan air yang memakan waktu ini dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai risiko fisik. Ia juga mengutip temuan dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa proyek pengelolaan air yang dipimpin oleh perempuan memiliki tingkat efektivitas enam hingga tujuh kali lebih tinggi.
“Dunia membutuhkan kesetaraan yang memungkinkan perempuan memimpin aksi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pelibatan perempuan, tetapi harus memastikan mereka memiliki ruang untuk memimpin,” tegas Retno dalam forum tersebut.
Peran Perempuan Dimulai dari Keluarga dan Komunitas
Senada dengan Retno, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan (KLH), Alia Febriana, menyampaikan bahwa kepemimpinan perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas terdekat. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari sekitar 142 juta perempuan dan anak perempuan yang dapat berpartisipasi aktif dalam aksi perlindungan lingkungan.
Kontribusi tersebut, menurut Alia, dapat diwujudkan melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana sehari-hari, seperti menghemat penggunaan air, memilah sampah rumah tangga, hingga mengelola bank sampah. Gerakan ini dapat diperkuat melalui peran kader DWP dan PKK di berbagai daerah.
“Ketika jutaan perempuan dan keluarga mulai melakukan pilihan-pilihan sederhana ini, tindakan kecil dapat berkembang menjadi gerakan yang membawa perubahan besar,” ujar Alia.
Alia juga memaparkan sejumlah praktik baik kepemimpinan perempuan dalam menjaga lingkungan yang telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya termasuk upaya penjagaan hutan mangrove di Papua, pelestarian benih lokal di Nusa Tenggara Timur, pengelolaan lanskap tradisional di Bali, serta adaptasi wilayah pesisir di Labuan Bajo dan Demak.
Inisiatif-inisiatif tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan perempuan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjadi motor penggerak perubahan di tingkat lokal.
Dukungan Diperlukan untuk Penguatan Kepemimpinan Perempuan
Dalam kesempatan yang sama, Retno dan Alia sama-sama menekankan pentingnya dukungan, baik dari tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat peran kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim. Dukungan ini mencakup peningkatan kapasitas, perluasan akses terhadap sumber daya, serta pelibatan perempuan secara aktif dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan terkait perubahan iklim.
Alia juga mengajak mitra global serta berbagai badan PBB untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia berharap agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan secara inklusif, mulai dari tingkat komunitas hingga forum internasional.
Melalui dialog yang digelar di COP31 ini, Indonesia berupaya mendorong penguatan peran perempuan sebagai pemimpin dalam menghadapi krisis iklim dan mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Komentar