Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Jumhur Hidayat menekankan bahwa upaya mencapai target net-zero emission harus selaras dengan penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berfokus pada penurunan emisi, tetapi juga harus mampu membuka peluang ekonomi baru.
Pernyataan ini disampaikan Jumhur dalam agenda paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang bertema ‘Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway’ di Antalya, Turki, pada Senin (9/11/2026). Menurutnya, transisi ini juga penting untuk memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam prosesnya.
Jumhur memaparkan bahwa ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan. Mulai dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di tingkat daerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Ia menekankan bahwa risiko dan kerentanan iklim harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan di berbagai sektor.
“Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat,” ujar Jumhur dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, Jumhur menjelaskan bahwa kebijakan adaptasi tidak bisa berjalan terpisah dari agenda pembangunan. Kebijakan nasional perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Jumhur juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mengatasi perubahan iklim. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Pembagian mandat yang jelas, target yang terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi menjadi penopang kolaborasi tersebut.
Indonesia, kata Jumhur, menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai elemen krusial dalam transisi rendah karbon. Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, komunitas pesisir, dan kelompok rentan lainnya harus mendapatkan ruang partisipasi serta akses yang setara terhadap manfaat kebijakan iklim.
“Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Jumhur memaparkan bahwa transisi energi bersih harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat. Di sisi lain, solusi berbasis alam (nature-based solutions) melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus dioptimalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Dalam aspek pembiayaan, pasar karbon dan kemitraan internasional dipandang sebagai instrumen penting. Indonesia memandang pasar karbon yang berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi sangat krusial. Kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris menekankan bahwa kerja sama perdagangan karbon internasional harus mampu menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel, transparan, serta mencegah penghitungan ganda.
Jumhur menambahkan bahwa Indonesia mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, blended finance, serta transfer teknologi. Ia menutup pernyataannya dengan, “Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan.”
Komentar