Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TBC) memerlukan sinergi dari seluruh elemen bangsa. Hal ini disebabkan oleh dampak TBC yang tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga memengaruhi produktivitas penderita serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Penegasan ini disampaikan Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Kamis (12/11). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempercepat penanggulangan TBC di wilayah tersebut.
Wiyagus menjelaskan bahwa pengobatan TBC umumnya memakan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan. Selama periode ini, penderita yang berada dalam usia produktif mungkin mengalami keterbatasan dalam bekerja. Selain itu, dukungan pendampingan dari keluarga juga sangat krusial. Oleh karena itu, upaya penanggulangan TBC tidak bisa hanya mengandalkan pelayanan medis semata.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri telah berupaya menggandeng berbagai kementerian lain untuk memberikan dukungan komprehensif bagi penderita TBC. Dukungan tersebut mencakup renovasi rumah dengan sanitasi dan ventilasi yang kurang memadai, serta pemenuhan gizi yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
“Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan,” tegas Wiyagus dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026). Ia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan TBC, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kader kesehatan dan kader TBC.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyatakan dukungan penuhnya terhadap Kemenkes yang bertindak sebagai pembina teknis dalam penanganan TBC. Wiyagus menggarisbawahi bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan oleh pemerintah.
“Ini kan bagian dari pengejawantahan konstitusi kita, Pasal 28H [UUD 1945], bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya. Oleh karena itu, Kemendagri berupaya memastikan Pemda menjalankan tanggung jawabnya dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk di bidang kesehatan. Pelaksanaan tanggung jawab ini terlihat dari kinerja perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.
“Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan,” jelas Wiyagus.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati Eman Suherman dalam memperkuat penanggulangan TBC. Salah satu langkah konkret yang diapresiasi adalah integrasi program penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD). Alokasi anggaran untuk program ini pun telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di Majalengka juga telah terbentuk secara lengkap. Wiyagus mendorong Pemkab Majalengka untuk terus memperkuat pelaporan capaian penanggulangan TBC kepada Kemendagri, termasuk penyampaian rencana aksi daerah (RAD), agar seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat dipantau dan dievaluasi di tingkat pusat.
Wiyagus menilai, capaian yang ditunjukkan oleh Majalengka mencerminkan betapa pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan TBC. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama agar program penanggulangan TBC dapat berjalan secara optimal.
“Program TB ini tidak terlalu sulit kalau kita bersatu padu dan terkoordinasi, tersinergi, dan terkolaborasi,” pungkasnya.
Komentar