JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Menurutnya, koordinasi ini harus difokuskan pada dua aspek krusial.
Kedua aspek tersebut meliputi kepastian status dan batas wilayah, serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah. Bima memaparkan poin-poin ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta.
“Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan,” ujar Bima dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Bima menjelaskan bahwa kepastian status dan batas wilayah merupakan fondasi penting untuk mencegah konflik lahan. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan data antara kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan batas administrasi daerah. Langkah ini dinilai vital untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan yang seringkali memicu konflik di tingkat daerah.
Selain kepastian batas wilayah, Bima juga menyoroti urgensi kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan RTRW serta kebijakan pembangunan daerah. Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut, Bima menegaskan peran strategis gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan yang bersifat lintas kabupaten atau kota. “Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang,” tegas Bima.
Sebagai tindak lanjut konkret, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya memperkuat sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan keselarasan informasi yang menjadi acuan bersama dalam pengambilan kebijakan, sekaligus mendukung penanganan konflik secara lebih terkoordinasi dan efektif.
Komentar