Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan krusialnya sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan pemerintah pusat dalam mewujudkan aspirasi daerah menjadi kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Kolaborasi ini menjadi kunci agar setiap aspirasi yang diserap oleh DPD RI dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap daerah.
“Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).
Penegasan ini disampaikan Ribka saat menghadiri acara “Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara” yang diselenggarakan di JW Marriott Hotel, Jakarta.
Ribka memaparkan bahwa peran DPD RI dalam mendorong lahirnya regulasi harus dibarengi dengan pengawalan ketat terhadap implementasinya di lapangan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan regulasi dinilai penting untuk memastikan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kita memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kita ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kita harus mulai berbenah-benah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ribka menyoroti adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memiliki data dan pemetaan mengenai kapasitas fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan dukungan lebih besar.
Berdasarkan pemetaan tersebut, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian dan intervensi yang memadai kepada daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah. Dukungan ini diharapkan dapat diarahkan pada program-program prorakyat, sehingga manfaat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ribka menambahkan bahwa upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah memerlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat antar kementerian dan lembaga pemerintah. Sinergi yang terjalin erat diharapkan dapat memastikan dukungan pemerintah terhadap daerah berjalan lebih terarah, sekaligus memperkuat upaya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Komentar