Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses registrasi Perlindungan Sosial Digital. Langkah ini krusial guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Upaya ini juga bertujuan untuk mendukung integrasi data kependudukan yang lebih baik, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi secara presisi siapa saja yang berhak menerima bantuan.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital yang dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Rapat tersebut diselenggarakan secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (6/11).
Tito menjelaskan bahwa pengembangan sistem Perlinsos Digital merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang saling terhubung, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology. Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Tito, digitalisasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik tanpa perlu mendatangi banyak instansi secara langsung.
Pemerintah memilih sektor perlindungan sosial sebagai tahap awal pengujian sistem digital ini, mengingat perannya yang vital dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Nah, sebagai langkah pertama yang dites dan dicobakan sistem ini adalah di bidang sosial, yaitu Perlindungan Sosial. Kita tahu bahwa pemerintah, pusat, maupun negara memiliki instrumen memberikan bantuan kepada masyarakat,” tuturnya.
Penerapan sistem ini didukung oleh integrasi data kependudukan yang bersumber dari KTP elektronik (KTP-el). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri berperan dalam mengintegrasikan data kependudukan dengan data biometrik, yang menjadi dasar penghubung berbagai layanan publik.
Keterhubungan data ini nantinya akan memungkinkan integrasi layanan kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, hingga pertanahan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengakses semua layanan tersebut hanya dengan satu identitas digital.
“Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara,” ucapnya.
Integrasi lintas layanan ini juga menjadi dasar penentuan kelayakan penerima bansos. Pemerintah dapat mencocokkan identitas warga dengan informasi kepemilikan aset seperti tanah dan kendaraan untuk menentukan kriteria penerima bantuan, baik tunai maupun nontunai.
“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk nontunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” tuturnya.
Untuk memastikan registrasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Tito menekankan pentingnya peran agen Perlinsos. Agen ini akan membantu warga yang tidak memiliki ponsel pintar atau kesulitan mengoperasikan aplikasi secara mandiri.
Keterlibatan agen dalam proses registrasi juga mendukung upaya pemerintah dalam memperluas pendataan masyarakat penerima perlindungan sosial.
Berdasarkan data dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, tercatat sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah teregistrasi. Jumlah agen yang terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan lebih dari 502 ribu agen aktif.
“Ada masyarakat yang sudah teregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Dan kemudian, agen yang sudah terdaftar, itu lebih dari 1 juta orang,” ujarnya.
Capaian ini menunjukkan bahwa registrasi Perlinsos Digital berpotensi mendukung pelaksanaan program bantuan di tingkat daerah. Data terintegrasi akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan bansos daerah lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung target pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengurangan stunting.
“Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah,” tambahnya.
Tito mengapresiasi dua provinsi yang telah melampaui 50 persen capaian registrasi, yaitu Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen). Ia mendorong pemerintah daerah lain untuk membentuk tim atau satuan tugas percepatan Perlinsos yang melibatkan dinas sosial dan Dinas Dukcapil.
Untuk mendukung percepatan ini, Tito menegaskan pembentukan satgas perlu disertai pembagian tugas dan pengawasan yang jelas di setiap daerah. Ia menyarankan agar Kepala Dinas Sosial menjadi ketua tim, Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pengawas, dan kepala daerah sebagai penanggung jawab.
“Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah,” pungkasnya.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah atau perwakilannya secara daring.
Komentar