98 Resolution Network Sebut Ada Agenda Tersembunyi di Balik Fitnah Terhadap Dasco

98 Resolution Network menilai peran strategis Sufmi Dasco Ahmad dalam pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sasaran fitnah dan agenda tersembunyi kelompok kepentingan.

98 Resolution Network Sebut Ada Agenda Tersembunyi di Balik Fitnah Terhadap Dasco
Haris Rusly Moti. (dok. Pribadi)

JAKARTA – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran signifikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok yang diduga memiliki agenda tersembunyi untuk menyebarkan fitnah kepada Dasco.

Haris Rusly Moti dalam keterangannya pada Kamis (19/11/2026) menyatakan bahwa Sufmi Dasco Ahmad tidak hanya loyal kepada Presiden Prabowo, tetapi juga selalu berada di garis depan sebagai pelindung setiap kali ada serangan yang mengganggu cita-cita perjuangan Prabowo.

Menurut Haris, Dasco menunjukkan kesetiaan yang proaktif. Ia tidak hanya berdiri pasif di samping Prabowo, tetapi juga berani mengambil risiko, termasuk memimpin upaya pembersihan hambatan yang dapat menggagalkan gagasan dan cita-cita perjuangan Prabowo.

Haris menambahkan bahwa dedikasi dan tanggung jawab luar biasa ditunjukkan Dasco dalam mengatasi setiap masalah yang menghambat cita-cita perjuangan Prabowo. Ia merelakan waktu dan energinya untuk membangun dan menata jaringan.

Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa Dasco juga aktif melakukan persuasi kepada berbagai elemen bangsa yang belum sepaham dengan Prabowo. Ia mengartikan sikap ini sebagai kesetiaan dan loyalitas sejati, yang tidak hanya pasif tetapi juga proaktif dalam mengamankan terwujudnya cita-cita perjuangan Presiden Prabowo.

Peran strategis Dasco yang dinilai sangat substantif adalah mengawal pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dituntut oleh gerakan sosial era reformasi. Haris menyoroti keberhasilan pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dibahas puluhan tahun, menyebutnya sebagai terobosan dekolonisasi regulasi nasional.

Selain RUU KUHP, Haris juga menyebutkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Pelindungan Tenaga Kerja, RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), hingga RUU Reformasi Agraria dan RUU Perampasan Aset yang berhasil disahkan menjadi Undang-Undang berkat peran Dasco.

Karena peran strategis Dasco yang sangat membantu Prabowo, Haris menilai Dasco kerap menjadi sasaran fitnah dan pembunuhan karakter yang dilakukan secara membabi buta.

Haris menilai bahwa berbagai isu, rumor, dan desas-desus tanpa fakta dan data didaur ulang untuk meneror serta merusak nama baik dan kredibilitas Dasco beserta keluarganya.

“Kami menangkap gejala ada kelompok kepentingan yang terganggu dengan peran strategis Dasco tersebut. Mereka menumpangi dinamika pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk melancarkan hidden mission mereka,” ujar Haris.

Menurut Haris, misi tersembunyi kelompok tersebut adalah melemahkan pemerintahan Prabowo dengan menyerang sosok yang menjadi penyangga utama Prabowo. Ia menambahkan bahwa kelompok kepentingan ini sangat licik karena menyerang dengan menumpangi arus aspirasi publik terkait sosok Dasco yang dinilai pantas menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran yang mundur.

Haris menegaskan bahwa penghormatan terhadap konstitusi mengenai pengusulan dua calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan memilih dua nama yang diajukan oleh Prabowo.

“Kebetulan memang di era demokrasi saat ini, semua orang merasa berhak untuk mengekspresikan pendapat, termasuk pendapat terkait calon Wakil Presiden yang akan memimpin rakyat, bangsa dan negara. Sangat wajar dan normal di era demokrasi, jika berbagai kalangan itu mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden membantu Presiden Prabowo,” tutup Haris.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *