Reforma Agraria Jadi Kunci Pencegahan Karhutla Berulang

Kepala BRAN Dedi Prasetyo tegaskan reforma agraria penting atasi akar masalah karhutla, bukan hanya pemadaman dan hukum.

Reforma Agraria Jadi Kunci Pencegahan Karhutla Berulang
Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo (dok.istimewa)

Jakarta – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria di Indonesia. Menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman api dan penegakan hukum semata.

Dedi menekankan bahwa pencegahan karhutla perlu menyentuh akar persoalan mendasar, seperti penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat. “Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat,” ujarnya dalam diskusi ‘Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia’ di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla yang telah dilakukan selama ini. Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Dedi mengutip data luas karhutla nasional yang mencapai 355.390 hektare. Ia menyoroti bahwa ancaman kebakaran kini semakin kompleks dan tidak lagi terbatas di Sumatra dan Kalimantan, melainkan telah meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.

“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran,” tegas Dedi.

Oleh karena itu, perlindungan hak masyarakat adat menjadi salah satu fokus BRAN dalam upaya mewujudkan reforma agraria. Tidak hanya perlindungan hak, Dedi juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

“Sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras,” ucapnya.

Dedi juga berharap agar integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal dapat segera terwujud. Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang mampu menjawab tantangan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

“Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional,” jelas Dedi.

“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang,” lanjut Dedi.

Berikut adalah sejumlah langkah strategis untuk mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria yang disampaikan Dedi dalam diskusi:

  • Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
  • Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
  • Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
  • Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
  • Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
  • Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *