UU Perampasan Aset Disahkan: Poin Kunci Tanpa Putusan Hakim hingga Badan Baru

DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset. Simak poin pentingnya, termasuk perampasan tanpa vonis hakim, jenis pidana, aset yang bisa dirampas, dan pembentukan badan baru.

UU Perampasan Aset Disahkan: Poin Kunci Tanpa Putusan Hakim hingga Badan Baru
Foto: Ilustrasi Gedung DPR (Andhika/detikcom)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. “Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan. Forum paripurna kemudian menyambut dengan kata “Setuju”.

Meskipun telah disahkan, penerapan UU Perampasan Aset tidak serta-merta berlaku. Pasal 74 UU tersebut mengatur bahwa undang-undang ini baru akan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, dan setelah badan baru yang diatur dalam UU tersebut terbentuk.

Pasal 74 menjelaskan, “Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).”

Poin-poin Penting dalam UU Perampasan Aset

Perampasan Aset Pelaku Tanpa Putusan Hakim

Pasal 3 dalam UU ini menguraikan bahwa Perampasan Aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana, atau dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Jenis Tindak Pidana yang Aset Pelakunya Bisa Dirampas Tanpa Vonis

Pasal 4 menyebutkan bahwa perampasan aset, baik dengan atau tanpa putusan pidana, dapat dilakukan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, aset pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (3) merinci jenis tindak pidana lain yang aset pelakunya bisa dirampas, meliputi:

  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan manusia.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

Jenis Aset yang Bisa Dirampas

Pasal 5 menjelaskan bahwa aset tindak pidana yang dapat dirampas meliputi aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dialihkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau orang lain. Ini mencakup modal, pendapatan, atau keuntungan ekonomi lainnya.

Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, baik benda bergerak maupun berwujud yang terkait langsung dengan kejahatan, juga dapat dirampas. Selain itu, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian, juga masuk dalam kategori aset yang dapat disita.

Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, jika aset tersebut telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum, perampasannya dilakukan dengan tidak mengubah fungsinya agar tetap dapat digunakan masyarakat.

Aset Pelaku Pidana yang Bisa Dirampas Tanpa Vonis

Pasal 6 mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kondisi tertentu, seperti pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.

Syarat tambahan untuk perampasan tanpa vonis adalah aset tersebut harus bernilai minimal Rp 1.000.000.000. Perubahan nilai minimum ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Perampasan Aset Tanpa Vonis Tak Hapus Pidana Pelaku

Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Pembentukan Dua Badan Baru

UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan dua badan baru yang akan dibentuk oleh Presiden. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan aset akan dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden, sementara Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset akan dilaksanakan oleh badan yang juga dibentuk oleh Presiden.

Tidak Berlaku Surut

Pasal 72 UU Perampasan Aset menetapkan bahwa ketentuan perampasan aset dan pengelolaan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan, artinya tidak berlaku surut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *