Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Pengesahan ini membuka peluang besar bagi negara untuk merampas aset yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, termasuk kasus penipuan oleh biro perjalanan atau travel bodong, demi memulihkan kerugian para korban.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa undang-undang baru ini memiliki dua fokus utama: tindak pidana dan mekanisme perampasan aset yang tidak mensyaratkan adanya vonis pidana (non-conviction based).
Dalam konteks tindak pidana korupsi, UU Perampasan Aset memungkinkan negara untuk menyita seluruh aset pelaku, bahkan yang tidak secara langsung berasal dari hasil korupsi. Kebijakan ini akan diterapkan apabila nilai aset yang terbukti hasil korupsi belum cukup untuk menutupi kerugian keuangan negara.
Lebih lanjut, Soedeson memaparkan bahwa perampasan aset tetap dapat dilakukan meskipun pelaku tidak dapat diadili. Hal ini mencakup kasus di mana pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau menderita sakit permanen yang membuatnya tidak mampu menjalani proses persidangan. Dalam situasi seperti itu, meskipun perkara tidak dapat disidangkan, hasil tindak pidana tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara.
Undang-undang ini juga mencakup perampasan aset dari berbagai jenis tindak pidana lain. Ini termasuk kejahatan seperti narkotika, penyelundupan orang dan senjata, serta terorisme. Selain itu, penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat juga menjadi sasaran.
Soedeson mencontohkan kasus koperasi fiktif yang menghimpun dana masyarakat lalu menggelapkannya, serta biro perjalanan bodong yang mengumpulkan dana calon jemaah namun tidak memenuhi kewajibannya. “Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” tegas Soedeson.
Ia menilai, ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya belum memadai untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Meskipun pelaku bisa dipenjara, pengembalian aset hasil penipuan kepada korban seringkali menjadi kendala.
“Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas,” ungkap Soedeson.
Soedeson memastikan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset tetap tunduk pada mekanisme pengadilan. Hal ini merupakan bentuk keseimbangan terhadap kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum. “Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,” tegasnya.
Pengesahan RUU Perampasan Aset ini merupakan hasil dari perjalanan panjang pembahasan di DPR. Rapat paripurna pengesahan digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026), dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Komentar