Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Setelah resmi menjadi undang-undang, aturan baru ini akan membentuk dua badan baru yang memiliki fungsi berbeda terkait tata cara perampasan aset. Pembentukan badan-badan ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa badan pertama adalah Badan Pengelola Perampasan Aset. “Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyaknya merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman usai rapat paripurna.
Ia menambahkan bahwa pemisahan badan pengelola aset dari penegak hukum sudah diterapkan di banyak negara. “Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” jelasnya.
Badan kedua yang akan dibentuk adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini dibentuk untuk mengawasi penerapan UU Perampasan Aset. “Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” papar Habiburokhman.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Perwakilan pemerintah yang hadir antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Sebelum RUU disahkan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai perjalanan dan pembahasan RUU tersebut. Setelah laporan diterima, Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota Dewan, yang kemudian dijawab dengan kata “Setuju” oleh forum paripurna.
Komentar