JAKARTA – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membeberkan alasan mengapa konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra serta bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Habiburokhman menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait illicit enrichment terbelah, ada yang mendukung namun banyak juga yang menolak. Ia juga merujuk pada praktik di negara lain. “Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment,” ujarnya saat konferensi pers usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut, Habiburokhman mencontohkan Jerman, di mana Mahkamah Konstitusi negara tersebut membatalkan pengaturan mengenai illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan HAM. Hal serupa juga tidak diterapkan di Inggris. “Ada di satu negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 apa namanya elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan kalau illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” jelasnya.
Selain isu HAM, Habiburokhman menekankan bahwa UU Perampasan Aset memiliki sifat formil. UU ini lebih mengatur tentang tata cara atau hukum acara, bukan norma-norma penghukuman. “Yang kedua dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini,” tuturnya.
Rapat paripurna DPR yang mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Perwakilan pemerintah yang hadir antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Komentar