Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Sebanyak 254 anggota dewan hadir dalam sidang paripurna yang merupakan bagian dari Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Rapat paripurna yang ke-13 ini dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2026, dan dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Beliau didampingi oleh para Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Puan Maharani menyampaikan bahwa berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna telah ditandatangani oleh 361 anggota. Dari jumlah tersebut, 254 anggota hadir secara fisik, sementara sisanya memberikan izin atau berhalangan sakit. “Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Puan saat membuka sidang.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset ini merupakan hasil penantian panjang rakyat Indonesia selama 18 tahun. Proses legislasi ini merupakan kerja keras Komisi III yang telah dimulai sejak September 2025. “Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ungkap Habiburokhman kepada wartawan pada Kamis (19/11).
Habiburokhman juga mengapresiasi upaya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai telah mengawal ketat proses legislasi RUU ini. Ia menceritakan bahwa Dasco telah meminta Komisi III DPR untuk segera mempercepat proses pembahasan RUU tersebut sejak tahun lalu. “Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” tutur Habiburokhman. Ia menambahkan, “Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset.”
Komentar