RUU Perampasan Aset Segera Disahkan Hari Ini, DPR Apresiasi Peran Dasco

DPR akan mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna hari ini setelah 18 tahun penantian. Komisi III DPR mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas dukungannya.

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan Hari Ini, DPR Apresiasi Peran Dasco
Foto: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. (dok. YouTube TV Parlemen)

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipastikan akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan hari ini, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menandai akhir dari penantian panjang selama 18 tahun bagi masyarakat dan kerja keras Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa RUU ini merupakan penantian rakyat selama 18 tahun dan hasil kerja panjang Komisi III sejak September 2025. Ia menambahkan, “Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna.”

Habiburokhman menyampaikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, atas peranannya dalam mengawal ketat proses legislasi RUU tersebut. Menurutnya, Dasco telah mendorong Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan RUU ini sejak tahun lalu.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.

Ia mengenang bagaimana Dasco pada Agustus 2025 memanggil pimpinan Komisi III dan meminta agar segera memprioritaskan pembentukan RUU Perampasan Aset. “Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut Habiburokhman, Dasco juga meminta Komisi III DPR untuk tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) meskipun sedang dalam masa reses. “Beliau meminta kami tetap melaksakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,” jelasnya.

Sebelumnya, pembahasan RUU Perampasan Aset telah mencapai tahap akhir. Rancangan aturan ini telah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna. Pada Rabu (18/11), Komisi III DPR bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi yang hadir menyatakan persetujuannya untuk membawa RUU ini ke paripurna untuk disahkan.

Rapat pengambilan keputusan tingkat I tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Komisi III DPR diwakili oleh Ketua Komisi III Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, dan Dede Indra Permana. Sementara itu, perwakilan pemerintah yang hadir meliputi Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, menyampaikan persetujuannya untuk membawa RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke paripurna DPR. Pemerintah memandang perampasan aset sebagai elemen krusial dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Eddy Hiariej.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *