Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyatakan bahwa aspirasi para pekerja Krakatau Steel mengenai kesejahteraan akan menjadi prioritas. Pernyataan ini menyusul adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 64 pekerja perusahaan tersebut.
Andre Rosiade, didampingi Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini dan anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian, bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyerap aspirasi dari para pekerja Krakatau Steel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan pekerja terkait status hubungan kerja, upah, dan jaminan kesejahteraan.
Sebagian besar pekerja yang terdampak dilaporkan telah bekerja selama sekitar delapan tahun tanpa kejelasan status hubungan kerja. Mereka juga menerima upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK) dan belum mendapatkan jaminan dari BPJS.
“Kita diarahkan oleh Pak Dasco, tugas Komisi VI itu untuk menyelesaikan seluruh masalah, terutama karyawan. Sesuai arahan Pak Dasco, kita diminta untuk memprioritaskan teman-teman Krakatau Steel,” ujar Andre Rosiade dalam keterangannya.
Andre Rosiade menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti. Ia mengusulkan tiga rekomendasi utama. Pertama, pekerja yang selama ini bekerja melalui mandor diarahkan untuk menjadi pegawai harian lepas (PHL) secara langsung di bawah Krakatau Baja Konstruksi (KBK). Kedua, memastikan para pekerja menerima upah sesuai ketentuan UMK tanpa ada pemotongan oleh mandor. Ketiga, membuka peluang peningkatan status pekerja dari PHL menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) setelah satu tahun masa kerja, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan perusahaan.
“Sekarang sudah PKWT, terdaftar resmi, gaji sudah di atas UMR, sudah dapat BPJS, dan sudah diakui,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada perbaikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT Krakatau Steel. Ia berharap dengan manajemen yang baru, penyelesaian status pekerja dapat berjalan lebih baik. “Saat ini Pemerintah berkonsentrasi untuk menyehatkan Krakatau Steel. Sebenarnya ini bisnis yang potensial, selama ini ada mismanagement. Manajemen baru sudah kita taruh di sana, harapannya agar sinkron dengan serikat pekerja supaya proses pembenahan menjadi lebih baik,” kata Dasco.
Perwakilan pekerja Krakatau Steel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPR serta Komisi VI DPR. Mereka berharap penyelesaian masalah ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja, serta menjadi langkah positif dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
Komentar