Jakarta – Komisi III DPR RI selangkah lagi menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, atas perhatian dan dukungan yang diberikan selama proses legislasi ini.
“Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini. Bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025, RDPU pertama,” ujar Habiburokhman usai rapat pengambilan keputusan tingkat I di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini telah berlangsung secara intensif selama hampir satu tahun. Ia menyoroti frekuensi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar hampir setiap minggu, bahkan setidaknya dua kali dalam sepekan.
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Nggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” katanya. “Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat.”
RUU Perampasan Aset ini diatur untuk mencakup sejumlah hal krusial, termasuk mekanisme penggantian kerugian bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Habiburokhman menggarisbawahi bahwa RUU ini membawa kabar baik bagi para korban.
“Kabar baik buat para korban investasi bodong ya, perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya nggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan nggak sampai ke mereka sama sekali,” jelasnya. “Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut.”
Lebih lanjut, Habiburokhman menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset juga telah memuat berbagai perlindungan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.
“Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR bersama dengan pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan sepakat untuk membawa RUU ini ke rapat paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU.
Komentar