Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dipastikan segera disahkan dalam rapat paripurna. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menyambut baik rencana ini dan menekankan bahwa pengembalian kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana harus menjadi prioritas utama dalam aturan tersebut.
“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rano menjelaskan bahwa rampungnya pembahasan RUU ini merupakan hasil perjuangan panjang pimpinan dan anggota Komisi III DPR bersama pemerintah. Ia juga mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang terus mengawal pembahasan hingga mencapai tahap pengesahan.
“Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I,” katanya.
Menurut Rano, pengaturan mengenai pengembalian aset kepada korban sangat penting untuk menjawab persoalan yang kerap terjadi dalam penanganan tindak pidana, terutama dalam kasus penipuan investasi dan kejahatan lain yang merugikan banyak orang. Selama ini, korban seringkali harus melalui proses panjang untuk mendapatkan kembali dana yang hilang, meskipun pelaku telah diproses secara hukum.
“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” tegasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan bahwa perampasan aset tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri dan mengambil hasil kejahatan, tetapi juga untuk memastikan hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi. “Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas,” ujarnya.
Rano menekankan pentingnya pendataan korban yang akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara akan sangat menentukan peluang pemulihan kerugian bagi korban.
“Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan sementara korban menanggung kerugian sendirian. Karena itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga,” katanya.
“Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” imbuh Rano.
Komentar